Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top 3 Metro: Heru Budi Hartono Buka Suara Soal Copot Marullah, Kabar Terbaru Kematian Satu Keluarga di Kalideres

image-gnews
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. Instagram/herubudihartono
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. Instagram/herubudihartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Selasa pagi dimulai dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bicara soal pencopotan Sekda DKI Marullah Matali. Dia minta pengangkatan Marullah sebagai deputi Gubernur DKI jangan disalahpahami. 

Berita lain soal kabar terbaru kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Komisaris Besar Hengki Haryadi menyampaikan penyebab kematian satu keluarga itu sudah diketahui. Polisi akan membeberkan hasil penyelidikan pada Jumat, 9 Desember 2022. 

Berita ketiga adalah mantan Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengumumkan mundur dari PSI. Dia merasa perjuangan politiknya tak dapat dilanjutkan bersama partai berlambang tangan yang sedang menggenggam mawar itu. 

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa, 6 Desember 2022: 

1. Heru Budi Hartono Buka Suara Soal Pencopotan Marullah Matali, Singgung Soal Helikopter

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal pencototan Sekda DKI Marullah Matali. Heru minta pengangkatan Marullah sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata jangan disalahpahami. 

Menurut Heru, dia membutuhkan peran Marullah Matali untuk menangani sejumlah agenda kegiatan pada 2023. DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah beberapa event besar, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2023. Jakarta juga akan menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota ASEAN.

"Jadi jangan disalahpahamkan. Saya membutuhkan Pak Marullah dalam skala yang lebih besar," kata Heru sebelum memimpin rapat internal persiapan Natal dan Tahun Baru di Balai Kota Jakarta, Senin, 5 Desember 2022, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pertemuan regional Asia Tenggara, Jakarta akan menjadi ruan rumah karena Indonesia adalah Ketua ASEAN pada 2023. Pada kegiatan tersebut, sejumlah kepala negara ASEAN akan melakukan rangkaian pertemuan, baik level kepala negara dan level menteri.

"Salah satu tugas tambahan yang terhormat untuk Pak Deputi bisa bersama saya untuk mempersiapkannya," kata Heru.

Baca juga: Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur, Heru Budi: Sosok yang Bisa Diandalkan

Marullah Matali Akan Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan Kepala Negara ASEAN 
Heru dan Marullah Matali akan bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persiapan teknis pertemuan kepala negara ASEAN itu. Mulai dari sarana dan prasarana, tempat pertemuan hingga tempat wisata yang akan dikunjungi dan jamuan makan malam.

"Kalau saya didampingi deputi, sekda dan seluruh jajaran, kami bisa selesaikan," ujar Heru Budi. 

Sejumlah persiapan menyambut agenda besar ASEAN itu akan dikebut. Menurut Heru, agenda itu perlu dipersiapkan sejak dini karena akan berlangsung berdekatan dengan bulan puasa dan lebaran, HUT DKI pada 22 Juni serta HUT RI. 

Heru mengatakan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan agenda besar itu hanya 3 bulan, yaitu Januari, Februari dan Mei 2022 karena Maret dan April masuk puasa dan Lebaran.

Selain agenda pertemuan kepala negara ASEAN, Jakarta juga akan menjadi tuan rumah ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2023. Jakarta juga menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota ASEAN.

"Bisa dibayangkan betapa sibuknya kami di 2023. Sehingga saya yakin Pak Marullah, Pak Deputi menjadi lebih tinggi, helikopter melihatnya lebih gesit lebih leluasa," katanya.

Sebelum rapat internal di Balai Kota hari ini, Heru Budi Hartono menyerahkan Surat Keputusan Presiden Nomor 139/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemprov DKI kepada Marullah Matali.

Pencopotan Marullah Matali dianggap Bermuatan Politik 

Politikus PKS yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nasrullah tidak memungkiri jika mutasi jabatan terhadap Marullah Matali oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI ada indikasi bermuatan politik. Sebab, keberadaan partai politik yang berkuasa memengaruhi hal tersebut.

"Kalau muatan politik mungkin bisa saja terjadi karena, kan boleh dikatakan partai yang berkuasa sangat memengaruhi. Jadi, menurut saya ada pengaruhnya dari partai yang berkuasa,” kata Nasrullah anggota Fraksi PKS itu, Sabtu, 3 Desember 2022.

Lembaga eksekutif, kata dia, tidak berbeda halnya dengan lembaga legislatif yang memiliki muatan politik dalam setiap pengambilan keputusan

“Ada, lah (muatan politik) karena ini kan juga lembaga politik. Lembaga eksekutif tidak bedaan dengan lembaga legislatif ada politiknya, pasti (muatan politik itu) ada,” ujarnya.

Marullah Matali menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta sejak Januari 2021. Ia diketahui sudah bekerja di Pemprov DKI Jakarta sejak 1996 dengan berbagai jabatan, salah satunya menjadi Wali Kota Jakarta Selatan untuk periode 2018-2021. ANTARA

Ia menilai perombakan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sejumlah pimpinan di perusahaan BUMND untuk mendukung kerja Heru Budi.

“Menurut saya, sih lagi mencari orang yang sepaham dengan beliau (Heru Budi Hartono) dan untuk memudahkan kerja beliau,” kata politisi PKS itu.

Soal mutasi jabatan Marullah Matali yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI, Nasrullah mengaku tidak mengetahui prosesnya. Ia baru mengetahui pada hari pelantikan.

“Saya sendiri juga tidak tahu, tahu-tahu sudah diganti aja gitu. Tidak pernah ada pembahasan,” katanya.

Sebelumnya, Heru Budi merombak posisi Sekretaris Daerah Jakarta yang dulu ditempati Marullah Matali. Dia lantas berterima kasih kepada Marullah yang selama ini telah memimpin aparatur sipil negara (ASN) Jakarta.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Marullah Matali atas kinerjanya, pengorbanannya dalam memimpin ASN di DKI Jakarta," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 2 Desember 2022.

Marullah duduk di kursi Sekda DKI sejak 18 Januari 2021. Kini dia menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta.

Sementara posisi Marullah Matali untuk sementara waktu ditempati Pj Sekda DKI Uus Kuswanto. Uus merangkap jabatan sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI.

Heru Budi Hartono melantik keduanya di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022. Dia berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dengan adanya perombakan jabatan tersebut.

Baca juga: Heru Budi Hartono Copot Sekda DKI Marullah Matali, Guru Besar IPDN: Harus Melalui Evaluasi

Selanjutnya kabar terbaru kasus kematian satu keluarga di Kalideres...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

1 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam acara Media Briefing PMK 141 Tahun 023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 3 Mei 2024, dimulai dari harta kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang belakangan jadi sorotan.


PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.


Top 3 Hukum: Warga Tolak Permintaan TPNPB-OPM Tinggalkan Intan Jaya, Kata Pakar Hukum Soal Modus Pinjol Ilegal Salah Transfer

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Top 3 Hukum: Warga Tolak Permintaan TPNPB-OPM Tinggalkan Intan Jaya, Kata Pakar Hukum Soal Modus Pinjol Ilegal Salah Transfer

Kelompok bersenjata TPNPB-OPM menyerang Polsek Homeyo dan membakar gedung SD di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Intan Jaya.


PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

3 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.


Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

3 hari lalu

Presiden Jokowi makan malam di Warung Mie Gacoan yang terkenal ramai di media sosial, pada sela kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa, 30 April 2024. Foto: ANTARA/BPMI Setpres.
Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.


Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

4 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.


Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

4 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.


25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

5 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

6 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.